JAKARTA, KOMPAS.com - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia atau Apersi risau dengan banyaknya laporan pengembang di berbagai daerah soal menghilangnya blanko Akte Jual Beli (AJB). Ketua Umum DPP Apersi Eddy Ganefo hari Rabu (27/4/11) mengatakan, pihaknya menerima laporan soal langkanya blanko AJB, antara lain di Banten dan Jawa Barat. Kadang-kadang aspek yang paling penting dari subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.
œKelangkaan blanko AJB ini terjadi sejak Januari 2011. Hal ini menyebabkan terhambatnya akad pengembang dengan pihak perbankan karena kantor-kantor notaris tidak dapat menyediakan blanko AJB. Di Cirebon, beberapa hari ini kantor BPN setempat tak bisa menyediakan blanko AJB karena belum dikirim kantor pusat BPN, kata Eddy Ganefo. Ketua Umum DPP Apersi ini merisaukan keadaan ini. œJika persoalan ini tidak segera diatasi, pengembang akan mengalami kerugian yang sangat besar, terutama pengembang menengahdan kecil. Ratusan bahkan ribuan unit rumah yang siap akad kredit, terpaksa tidak dapat dilaksanakan, jelas Eddy. Kondisi ini juga akan menjadi kendala bagi percepatan pembangunan perumahan sejahtera tapak. œDan ini akan berdampak terhadap kinerja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Negara Perumahan Rakyat dalam upaya mngejar target penyediaan Rumah Sejahtera Tapak bagi masyarakat, berpenghasilan rendah (MBR), tandas Eddy Ganefo. (KSP)
œKelangkaan blanko AJB ini terjadi sejak Januari 2011. Hal ini menyebabkan terhambatnya akad pengembang dengan pihak perbankan karena kantor-kantor notaris tidak dapat menyediakan blanko AJB. Di Cirebon, beberapa hari ini kantor BPN setempat tak bisa menyediakan blanko AJB karena belum dikirim kantor pusat BPN, kata Eddy Ganefo. Ketua Umum DPP Apersi ini merisaukan keadaan ini. œJika persoalan ini tidak segera diatasi, pengembang akan mengalami kerugian yang sangat besar, terutama pengembang menengahdan kecil. Ratusan bahkan ribuan unit rumah yang siap akad kredit, terpaksa tidak dapat dilaksanakan, jelas Eddy. Kondisi ini juga akan menjadi kendala bagi percepatan pembangunan perumahan sejahtera tapak. œDan ini akan berdampak terhadap kinerja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Negara Perumahan Rakyat dalam upaya mngejar target penyediaan Rumah Sejahtera Tapak bagi masyarakat, berpenghasilan rendah (MBR), tandas Eddy Ganefo. (KSP)
No comments:
Post a Comment