JAKARTA, KOMPAS.com - Tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan wisma atlet Sea Games Mindo Rosalina Manullang, mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Ia menuding mantan kuasa hukumnya Kamaruddin Simanjuntak sebagai perekayasa dikaitkannya politisi Demokrat dalam kasus yang turut menjerat Sekretaris Menpora Wafid Muharram tersebut. Rosa mengungkapkan, Kamaruddin pernah menyatakan ingin menghancurkan Demokrat. Juru bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, tak mau berspekulasi dengan sinyalemen motif politis di balik kasus tersebut. "Saya tidak mau berspekulasi sebelum ada bukti. Walau pun, kami geli, bukan lawyer yang bersangkutan kok ribut terus. Kemudian, ada pula Adhyaksa Dault mau jadi pengacara Sesmenpora, tapi ditolak. Tetapi sudah lah, kita kembalikan ke proses hukum," kata Ruhut, Kamis (12/5/2011), kepada Kompas.com. Sejauh ini, kami telah menemukan beberapa fakta menarik tentang
. Anda mungkin memutuskan bahwa informasi berikut ini bahkan lebih menarik.
Ia mengatakan, tak mau menduga-duga, siapa yang berada di belakang Kamaruddin yang menyangkutpautkan kasus ini dengan politisi partai bentukan SBY tersebut. Demokrat sendiri belum memutuskan akan mengambil langkah hukum atau tidak atas tudingan yang dilayangkan kepada kader partainya. Sebab, hingga saat ini, tim investigasi yang dibentuk masih bekerja untuk mendalami dua politisi yang diduga terlibat yaitu Bendahara Umum M Nazaruddin dan anggota Komisi X Angelina Sondakh. Sementara itu, Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, menyerahkan seluruhnya kepada proses hukum yang berjalan. Ia menegaskan, tak ada tebang pilih dalam penegakan hukum. "Sikap saya tidak berubah, tidak boleh ada tebang pilih. Sekalipun itu kader Partai Demokrat ataupun dari jajaran pemerintah," kata SBY, setibanya di Halim Perdanakusuma, seusai kunjungan kerja ke Bali, Rabu (11/5/2011). Ia mengatakan, bila sejumlah kader partai politik termasuk Partai Demokrat terlibat, tentu mereka secara obyektif akan terbukti. Presiden mempersilakan lembaga penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugasnya. "KPK dan penegak hukum silakan untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengikutinya dengan transparan," katanya.
Ia mengatakan, tak mau menduga-duga, siapa yang berada di belakang Kamaruddin yang menyangkutpautkan kasus ini dengan politisi partai bentukan SBY tersebut. Demokrat sendiri belum memutuskan akan mengambil langkah hukum atau tidak atas tudingan yang dilayangkan kepada kader partainya. Sebab, hingga saat ini, tim investigasi yang dibentuk masih bekerja untuk mendalami dua politisi yang diduga terlibat yaitu Bendahara Umum M Nazaruddin dan anggota Komisi X Angelina Sondakh. Sementara itu, Presiden sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, menyerahkan seluruhnya kepada proses hukum yang berjalan. Ia menegaskan, tak ada tebang pilih dalam penegakan hukum. "Sikap saya tidak berubah, tidak boleh ada tebang pilih. Sekalipun itu kader Partai Demokrat ataupun dari jajaran pemerintah," kata SBY, setibanya di Halim Perdanakusuma, seusai kunjungan kerja ke Bali, Rabu (11/5/2011). Ia mengatakan, bila sejumlah kader partai politik termasuk Partai Demokrat terlibat, tentu mereka secara obyektif akan terbukti. Presiden mempersilakan lembaga penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan tugasnya. "KPK dan penegak hukum silakan untuk melaksanakan tugasnya secara transparan dan akuntabel sehingga masyarakat dapat mengikutinya dengan transparan," katanya.
No comments:
Post a Comment