BANDUNG, KOMPAS.com - Implementasi audit elektronik yang diterapkan Badan Pemeriksa Keuangan untuk 500 kabupaten/kota di Indonesia diharapkan bisa meningkatkan kemampuan BPK dalam mengawasi kinerja anggaran di daerah dengan lebih efektif dan akuntabel. Sistem tersebut diperkirakan berjalan secara serentak pada tahun 2013. Audit elektronik dilakukan dengan cara penggabungan data elektronik BPK RI dengan milik audite, salah satunya pemerintah daerah. Untuk keperluan audit penganggaran, data milik audite akan diunduh BPK dan diperiksa dari kantor mereka. Kerja sama tersebut didahului dengan penandatanganan nota kesepahaman BPK dengan pemerintah daerah. Di sela acara penandatanganan nota kesepahaman dengan 24 kabupaten dan kota di Jawa Barat sekaligus peresmian gedung BPK RI Perwakilan Jabar, Kamis (12/5/2011), didemonstrasikan cara kerja audit elektronik oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jabar, Slamet Kurniawan. Dengan mencontohkan Pemerintah Provinsi Jabar, auditor BPK bisa mengetahui anggaran hingga alokasi Surat Perjanjian Penggunaan Dana (SP2D). "Setiap item aset pemerintah pun bisa diperiksa," ujar Slamet. Didemonstrasikan dengan mobil dinas Gubernur Jabar yang dilengkapi foto sekaligus salinan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor. Untuk aset yang tidak bergerak, Gedung Sate juga dilengkapi foto sekaligus koordinat dalam aplikasi peta yang terbuka dan gratis yaitu Google Earth. Slamet menjamin tingkat keamanan data dengan sistem pemeriksaan secara elektronik ini. Setiap langkah pemeriksaan diharuskan mengisi kata sandi yang disediakan secara khusus kepada setiap auditor yang ditugasi. Dengan demikian, audit keuangan daerah lebih banyak di dalam kantor BPK. Bagaimana Anda bisa mencanangkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit kebijaksanaan yang mengubah segalanya.
"Auditor BPK bisa bekerja dengan lebih akuntabel serta mengurangi peluang terjadinya kolusi karena tidak harus sering bertatap muka dengan para audite," ujar Kepala BPK RI, Hadi Poernomo. Hadi mengatakan, saat ini baru ada tujuh provinsi yang sudah menandatangani nota kesepahaman untuk audit elektronik seperti Papua, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, maupun Jawa Tengah. Saat ini sudah ada 700 lebih entitas yang sudah menyatakan persetujuan dengan audit elektronik, termasuk lembaga kementerian hingga legislatif. Angaran yang dipersiapkan untuk audit elektronik di BPK RI sebesar Rp 50 miliar. Bagi daerah yang menjadi audite, tidak perlu mengalokasikan anggaran secara khusus karena tidak perlu memasang aplikasi yang baru. Menurut data per Januari 2010, jumlah pemeriksa yang dimiliki BPK sebanyak 2.717 orang. Padahal, lanjut Hadi, pihaknya hanya memiliki waktu dua bulan untuk memeriksa dokumen ang garan milik pemerintah. Saat ini, baru 15 dari 500 pemerintahan daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menandakan tata laksana penganggaran yang memuaskan. "Itu artinya baru 3 persen yang WTP," ujar Hadi. Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, menuturkan bahwa Kota Banjar pernah menyandang opini WTP pada tahun 2007 tapi kembali lepas pada tahun berikutnya. Dia mengharapkan tahun ini setidaknya ada 5 daerah di Jabar yang bisa meraih opini WTP dari BPK RI.
"Auditor BPK bisa bekerja dengan lebih akuntabel serta mengurangi peluang terjadinya kolusi karena tidak harus sering bertatap muka dengan para audite," ujar Kepala BPK RI, Hadi Poernomo. Hadi mengatakan, saat ini baru ada tujuh provinsi yang sudah menandatangani nota kesepahaman untuk audit elektronik seperti Papua, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Banten, maupun Jawa Tengah. Saat ini sudah ada 700 lebih entitas yang sudah menyatakan persetujuan dengan audit elektronik, termasuk lembaga kementerian hingga legislatif. Angaran yang dipersiapkan untuk audit elektronik di BPK RI sebesar Rp 50 miliar. Bagi daerah yang menjadi audite, tidak perlu mengalokasikan anggaran secara khusus karena tidak perlu memasang aplikasi yang baru. Menurut data per Januari 2010, jumlah pemeriksa yang dimiliki BPK sebanyak 2.717 orang. Padahal, lanjut Hadi, pihaknya hanya memiliki waktu dua bulan untuk memeriksa dokumen ang garan milik pemerintah. Saat ini, baru 15 dari 500 pemerintahan daerah yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang menandakan tata laksana penganggaran yang memuaskan. "Itu artinya baru 3 persen yang WTP," ujar Hadi. Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, menuturkan bahwa Kota Banjar pernah menyandang opini WTP pada tahun 2007 tapi kembali lepas pada tahun berikutnya. Dia mengharapkan tahun ini setidaknya ada 5 daerah di Jabar yang bisa meraih opini WTP dari BPK RI.
No comments:
Post a Comment