JAKARTA, KOMPAS.com - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) terhadap kinerja Kementerian Pendidikan Nasional dalam pengelolaan anggaran pendidikan 20 persen. Terkait hal ini PB PGRI berkunjung ke kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta, Senin (18/7/2011) sore. Ketua Umum PB PGRI Sulistiyo beserta rombongan diterima Anggota BPK yang mengawasi bidang pendidikan, Rizal Djalil, dalam pertemuan tertutup. Semoga informasi yang disajikan sejauh ini berlaku. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan hal berikut:
Usai pertemuan, Sulistiyo menyampaikan keprihatinan terhadap kinerja Kementerian Pendidikan Nasional dalam pengelolaan anggaran pendidikan. "Di semua lini dari pemerintah pusat hingga pemerintah kota/kabupaten, penyerapan anggaran pendidikan banyak yang bermasalah. Ada uang tunjangan profesi guru yang diendapkan. Persoalan ini perlu diusut lebih lanjut," kata Sulistiyo. Dalam pertemuan tersebut, BPK dan PGRI sepakat untuk saling bekerja sama mengawasi anggaran pendidikan nasional yang semakin meningkat tiap tahunnya.
Usai pertemuan, Sulistiyo menyampaikan keprihatinan terhadap kinerja Kementerian Pendidikan Nasional dalam pengelolaan anggaran pendidikan. "Di semua lini dari pemerintah pusat hingga pemerintah kota/kabupaten, penyerapan anggaran pendidikan banyak yang bermasalah. Ada uang tunjangan profesi guru yang diendapkan. Persoalan ini perlu diusut lebih lanjut," kata Sulistiyo. Dalam pertemuan tersebut, BPK dan PGRI sepakat untuk saling bekerja sama mengawasi anggaran pendidikan nasional yang semakin meningkat tiap tahunnya.
No comments:
Post a Comment