JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Sekretariat Gabungan Koalisi Partai Politik Pendukung Pemerintahan perlu segera menyikapi polemik di seputar koalisi pemerintahannya. Dinamika seputar koalisi telah mengganggu kinerja pemerintah selama 1,5 tahun ini. Presiden Yudhoyono hanya punya sisa waktu 3,5 tahun untuk menunjukkan kinerjanya dan menyelamatkan Partai Demokrat. Jika di waktu tersisa ini Presiden berhasil memaksimalkan pembangunan, rakyat akan puas dan memperbesar kemungkinan Demokrat untuk kembali menang di Pemilu 2014, kata Arbi Sanit, pengajar Ilmu Politik Universitas Indonesia, dalam diskusi tentang nasib koalisi pemerintahan dan perombakan kabinet di Jakarta, Sabtu (26/2/2011). Hadir sebagai pembicara lain adalah Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen, dan Ketua Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil. If you find yourself confused by what you've read to this point, don't despair. Everything should be crystal clear by the time you finish.
Nasib koalisi kembali marak dibicarakan setelah sejumlah petinggi Partai Demokrat mengatakan akan mengevaluasinya. Pernyataan itu dipicu sikap Partai Golkar dan PKS"yang mendukung hak angket mafia pajak" yang berbeda dengan empat anggota lain, yaitu Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelumnya, Partai Golkar, PKS, dan PPP juga berbeda sikap dalam hak angket Bank Century. Dalam koalisi boleh beda pendapat, tetapi jangan beda sikap politik, ujar Arbi. Untuk itu, yang dibutuhkan sekarang adalah mengefektifkan koalisi. Caranya, antara lain, merombak kabinet dan membuat aturan main lebih jelas di Setgab. Jika dilakukan, ujar Saan, perombakan kabinet tidak hanya memakai pertimbangan politik, tetapi juga pertimbangan obyektif rasional. Untuk itu, perombakan juga akan dilakukan dengan memerhatikan kinerja masing-masing menteri yang selama ini antara lain dipantau Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Menurut Nasir Djamil, perbedaan sikap politik anggota koalisi tidak perlu dipermasalahkan selama tidak mengganggu pemerintahan. Happy Bone menambahkan, perbedaan dan sikap kritis itu dimaksudkan untuk menambah baik pemerintahan Yudhoyono. Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie yang juga kader PKS, Sabtu di Yogyakarta, mengatakan, perbedaan pandangan itu diharapkan menjadi pelajaran bersama untuk tetap menyukseskan program pembangunan hingga 2014. (ABK/NWO)
Nasib koalisi kembali marak dibicarakan setelah sejumlah petinggi Partai Demokrat mengatakan akan mengevaluasinya. Pernyataan itu dipicu sikap Partai Golkar dan PKS"yang mendukung hak angket mafia pajak" yang berbeda dengan empat anggota lain, yaitu Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Sebelumnya, Partai Golkar, PKS, dan PPP juga berbeda sikap dalam hak angket Bank Century. Dalam koalisi boleh beda pendapat, tetapi jangan beda sikap politik, ujar Arbi. Untuk itu, yang dibutuhkan sekarang adalah mengefektifkan koalisi. Caranya, antara lain, merombak kabinet dan membuat aturan main lebih jelas di Setgab. Jika dilakukan, ujar Saan, perombakan kabinet tidak hanya memakai pertimbangan politik, tetapi juga pertimbangan obyektif rasional. Untuk itu, perombakan juga akan dilakukan dengan memerhatikan kinerja masing-masing menteri yang selama ini antara lain dipantau Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan. Menurut Nasir Djamil, perbedaan sikap politik anggota koalisi tidak perlu dipermasalahkan selama tidak mengganggu pemerintahan. Happy Bone menambahkan, perbedaan dan sikap kritis itu dimaksudkan untuk menambah baik pemerintahan Yudhoyono. Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie yang juga kader PKS, Sabtu di Yogyakarta, mengatakan, perbedaan pandangan itu diharapkan menjadi pelajaran bersama untuk tetap menyukseskan program pembangunan hingga 2014. (ABK/NWO)
No comments:
Post a Comment