BANJARMASIN, KOMPAS.com - Dua gubernur dan sekitar 10 bupati maupun mantan bupati di Pulau Kalimantan menjadi calon tersangka terkait kasus kehutanan. Hal tersebut disampaikan anggota DPR-RI Syaifullah Tamliha usai sosialisasi rencana strategi DPR-RI di Aula rektor Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kamis (24/2/2011). Dari 10 bupati dan mantan bupati yang menjadi calon tersangka, seorang di antaranya mantan Bupati dari Kalimantan Selatan (Kalsel). "Kini yang bersangkutan telah diperiksa secara intensif oleh kejaksaan," katanya. Para calon tersangka tersebut terkait masalah tumpang tindih lahan kehutanan dengan perkebunan maupun pertambangan. Most of this information comes straight from the mobil keluarga ideal terbaik indonesia pros. Careful reading to the end virtually guarantees that you'll know what they know.
Rata-rata, gubernur dan bupati tersebut adalah pejabat yang memberikan izin alih fungsi kawasan hutan untuk penambangan dan perkebunan. "Kita tidak bisa sebut sekarang siapa para calon tersangka tersebut, namun yang pasti bukan Gubernur Kalsel," katanya. Syaifullah menambahkan, di Kalimantan terdapat 3,2 juta hektar lahan yang mengalami tumpang tindih dengan pertambangan, perkebunan maupun kehutanan. Data tersebut, tambah dia, berdasarkan hasil ekspos seluruh bupati di daerah tersebut dihadapan kepolisian, kejaksaan dan penegak hukum terkait. Sedangkan Kalsel, terdapat sekitar 1,2 juta hektar yang diperkirakan juga mengalami tumpang tindih dengan perkebunan maupun pertambangan. "Beberapa daerah termasuk Kalteng dan Kaltim telah melakukan ekspos terkait masalah izin kawasan kehutanan, sedangkan Kalsel akan menyusul," katanya.
Rata-rata, gubernur dan bupati tersebut adalah pejabat yang memberikan izin alih fungsi kawasan hutan untuk penambangan dan perkebunan. "Kita tidak bisa sebut sekarang siapa para calon tersangka tersebut, namun yang pasti bukan Gubernur Kalsel," katanya. Syaifullah menambahkan, di Kalimantan terdapat 3,2 juta hektar lahan yang mengalami tumpang tindih dengan pertambangan, perkebunan maupun kehutanan. Data tersebut, tambah dia, berdasarkan hasil ekspos seluruh bupati di daerah tersebut dihadapan kepolisian, kejaksaan dan penegak hukum terkait. Sedangkan Kalsel, terdapat sekitar 1,2 juta hektar yang diperkirakan juga mengalami tumpang tindih dengan perkebunan maupun pertambangan. "Beberapa daerah termasuk Kalteng dan Kaltim telah melakukan ekspos terkait masalah izin kawasan kehutanan, sedangkan Kalsel akan menyusul," katanya.
No comments:
Post a Comment