KOMPAS.com - Siapa saja yang menangkap ikan di laut khususnya untuk kebutuhan komersial sebenarnya perlu melaporkan hasil tangkapannya. Laporan meliputi jenis, ukuran, asal, dan total hasil tangkapannya. Berdasarkan laporan itu maka bisa disusun log book perikanan yang membantu terwujudnya perikanan yang berkelanjutan dan mencegah overfishing. Sayangnya, banyak penangkap ikan yang enggan melaporkannya sehingga hingga kini Indonesia tak memiliki log book yang akurat. Menurut Ketua Komisi Tuna Indonesia, Purwito Martosubroto, hal itu disebabkan karena banyak pelaku memiliki ketakutan yang berkaitan dengan kerahasiaan data dan pajak. "Mereka takut tentang kerahasiaan data, khawatir kalau data jatuh ke tangan pesaing. Lalu takut juga kalau data ternyata berkaitan dengan masalah pajak. Selain itu juga karena akan menambah pekerjaan awak kapal," jelas Purwito kepada Kompas.com saat media trip bersama WWF di Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (24/1/2011). Menurut Purwito, ketakutan-ketakutan tersebut perlu dihilangkan sehingga implementasi log book perikanan bisa diperketat. "Perlu ada aturan kerahasiaan data. Semua data diberikan pada pemerintah. Jika ada oknum yang membocorkannya, itu bisa dituntut," papar Purwito. How can you put a limit on learning more? The next section may contain that one little bit of wisdom that changes everything.
Log book perikanan bukanlah hal administratif belaka. Log book ini mampu menjadi dasar dalam mengatur pengelolaan perikanan dan mencegah overfishing. Data hasil tangkapan bisa menjadi salah satu indikator apakah jenis ikan tertentu sudah tereksploitasi berlebihan. "Kalau nanti kita tahu jumlah hasil tangkapan menurun, maka kita harus mulai berhati-hati. Kita harus melihat nanti apakah ukuran ikannya juga menurun. Jika ukurannya juga menunjukkan penurunan, maka hal itu merupakan indikasi bahwa stok ikan di alam sudah mulai turun juga," papar Purwito. Purwito juga menuturkan, data hasil tangkapan yang telah diplotkan dengan jumlah kapal bisa digunakan untuk mengetahui jumlah kapal optimum yang diperbolehkan menangkap ikan. Hal ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan pembatasan jumlah kapal. Purwito menilai, pemerintah daerah belum memiliki kemauan membatasi jumlah kapal. Hal itu berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah untuk mendapat penghasilan dari perijinan kapal. Padahal, Purwito menilai bahwa jika jumlah tangkapan ikan menurun, pemerintah daerahlah yang akhirnya merugi. Berdasarkan peraturan pemerintah, kapal penangkap ikan dengan kapasitas 10-30 gross ton (GT) harus mendapat ijin dari pemerintah propinsi dan 5-10 GT dari pemerintah kabupaten. Sementara, kapal penangkap lebih dari 30 GT harus mendapt ijin dari negara.
Log book perikanan bukanlah hal administratif belaka. Log book ini mampu menjadi dasar dalam mengatur pengelolaan perikanan dan mencegah overfishing. Data hasil tangkapan bisa menjadi salah satu indikator apakah jenis ikan tertentu sudah tereksploitasi berlebihan. "Kalau nanti kita tahu jumlah hasil tangkapan menurun, maka kita harus mulai berhati-hati. Kita harus melihat nanti apakah ukuran ikannya juga menurun. Jika ukurannya juga menunjukkan penurunan, maka hal itu merupakan indikasi bahwa stok ikan di alam sudah mulai turun juga," papar Purwito. Purwito juga menuturkan, data hasil tangkapan yang telah diplotkan dengan jumlah kapal bisa digunakan untuk mengetahui jumlah kapal optimum yang diperbolehkan menangkap ikan. Hal ini bisa menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menentukan kebijakan pembatasan jumlah kapal. Purwito menilai, pemerintah daerah belum memiliki kemauan membatasi jumlah kapal. Hal itu berkaitan dengan kepentingan pemerintah daerah untuk mendapat penghasilan dari perijinan kapal. Padahal, Purwito menilai bahwa jika jumlah tangkapan ikan menurun, pemerintah daerahlah yang akhirnya merugi. Berdasarkan peraturan pemerintah, kapal penangkap ikan dengan kapasitas 10-30 gross ton (GT) harus mendapat ijin dari pemerintah propinsi dan 5-10 GT dari pemerintah kabupaten. Sementara, kapal penangkap lebih dari 30 GT harus mendapt ijin dari negara.
No comments:
Post a Comment